Oleh Elsa Emiria Leba | Kompas
Sulit untuk berkata bahwa rakyat Myanmar sedang berada di masa penentuan masa depan. Di bawah junta militer, Myanmar akan menggelar pemilihan umum mulai 28 Desember 2025 hingga Januari 2026. Proses “pesta demokrasi” tersebut memiliki banyak catatan merah.
Su Su (40), bukan nama sebenarnya, akan ikut memilih saat pemilu nanti. Akan tetapi, perempuan di Yangon itu gelisah. Pemilu berlangsung saat situasi politik dan keamanan belum stabil sehingga tidak semua pihak berpartisipasi, termasuk oposisi. Oleh sebab itu, tidak semua orang tertarik untuk berpartisipasi.
“Masalah ini sungguh rumit karena pemilu seharusnya menjadi political exit strategy. Kurangnya inklusivitas peserta pemilu tetap menjadi perhatian utama bagi semua orang. Tanpa penerimaan semua pihak, sulit untuk menemukan solusi yang solid,” kata Su Su di Yangon, Jumat (19/12/2025).
Su Su menyadari bagaimana dunia luar melihat negaranya saat ini. “Warga Myanmar tidak bisa menyuarakan pendapat secara jujur dan terbuka. Untuk hasil pemilu, kami menunggu apa yang akan terjadi nanti,” tuturnya.
Media junta, The Global New Light of Myanmar, pada Minggu (21/12/2025), mengutip pernyataan Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Pemimpin junta itu mengatakan, kekuasaan akan serta merta diserahkan ke partai pemenang pemilu. Pemilu diklaim akan berlangsung jujur dan pemilih dianjurkan menggunakan hak suara.
Myanmar di bawah junta militer lima dekade terakhir. Setelah sipil sempat berkuasa, militer Myanmar (Tatmadaw) melakukan kudeta pada 2021. Min bersikeras menggelar pemilu meski Myanmar belum pulih, termasuk karena perang saudara dan gempa bumi pada Maret 2025.
Oktober lalu, Min mengakui pemilu tidak akan berlangsung di semua kota. Junta hanya mampu mendata pemilih di 145 dari 330 kecamatan (township). Sebagian wilayah dikuasai oleh oposisi. Laporan sensus Desember 2024 menyebutkan, populasi di Myanmar 51,3 juta jiwa.
Pemilu Myanmar bakal terjadi dalam tiga tahap. Fase pertama pada Desember 2025, sedangkan fase kedua dan ketiga pada Januari 2026. Menurut Human Rights Watch, Komisi Pemilihan Union (UEC) baru menyatakan dua fase pertama akan berlangsung di 202 kecamatan. Pemilu tidak akan dilaksanakan di 56 kecamatan karena tidak aman.
Besar kemungkinan pemilu tersebut berlangsung secara tidak bebas, adil, atau inklusif. Sebagai pemenang pemilu 2015 dan 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) tidak berpartisipasi. Pemimpin NLD Aung San Suu Kyi masih mendekam di penjara semenjak kudeta.
Partisipasi parpol lain juga sulit. Pemerintah junta membubarkan NLD beserta 40-an parpol pro-demokrasi. Ambang batas partai untuk berpartisipasi dalam pemilu tinggi, yaitu setidaknya 50.000 anggota dengan anggaran sebesar 100 juta kyat. Akibatnya, parpol yang berpartisipasi memiliki koneksi dengan militer, seperti Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).
Sementara itu, kriminalisasi politik terus berlangsung. Pada Juli lalu, junta memberlakukan aturan yang melarang gangguan pemilu, termasuk kritik, pidato, dan protes. Pelanggar dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara, bahkan hukuman mati. Hingga Rabu (17/12/2025), junta telah memburu 229 orang.
Legitimasi kekuasaan
Sejumlah negara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan kelompok hak asasi manusia khawatir atas pemilu Myanmar. ASEAN menyerukan Myanmar menghentikan kekerasan dan melakukan dialog politik inklusif sebelum menggelar pemilu.
Para pengamat menilai, pemilu nanti sandiwara yang dirancang untuk mempertahankan kekuasaan militer. “Motif pemilu itu adalah memberikan junta jalan keluar dari perang sipil yang tak kunjung berhenti. Junta militer bisa mengklaim dan membentuk pemerintahan baru. Jadi, rakyat dituntut untuk menghormati karena kekuasaan junta telah mendapatkan legitimasi dari hasil pemilu,” kata Edmund Bon Tai Soon, Perwakilan Malaysia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antarnegara ASEAN (AICHR).
Pemilu saat ini tidak dapat menjadi langkah efektif menuju demokrasi sejati di Myanmar. Apalagi, proses tersebut tidak melibatkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan.
“Siapa pun seharusnya tidak mengakui pemilu tersebut, terlepas dari siapa pemenangnya. Pemilu tersebut justru dapat membuat perang sipil dan kekerasan terhadap masyarakat sipil semakin memburuk,” tutur Bon.
Bon turut menyerukan kembali agar implementasi efektif dari Konsensus Lima Poin (5PC) dari ASEAN. 5PC mencakup gencatan senjata, dialog inklusif, dan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan untuk memulihkan perdamaian serta stabilitas di negara itu.
Bagi Bon, langkah yang lebih kuat bisa saja perlu di masa depan. “Jika tidak ada perubahan, saya pikir solusi terakhir adalah ASEAN mengerahkan pasukan penjaga perdamaian dengan persetujuan Myanmar untuk menghentikan kekerasan. Rakyat Myanmar telah cukup menderita, dan kita tidak boleh acuh tak acuh,” ucapnya.
Hingga kini, lebih dari 3,5 juta orang mengungsi di dalam negeri. Sekitar 20 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Krisis politik dan ekonomi membuat kemiskinan terus meluas.
Sejauh ini, China, India, dan Rusia mendukung junta. Pada September 2025, media Myanmar dan India memberitakan China beserta India akan mengirim pemantau pemilu (Kompas.id, 1 September 2025).
China dan Rusia merupakan pemasok utama senjata junta Myanmar. Beijing-Moskwa juga menghalangi berbagai upaya menindak kekejaman junta Myanmar.
Undangan junta
Junta Myanmar mengundang ASEAN untuk mengirim pemantau yang mengawasi pemilu. Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Indonesia sudah berupaya untuk memfasilitasi kepentingan berbagai pihak yang berkonflik. Upaya itu berdasarkan prinsip proses yang dimiliki (owned) dan dipimpin (led) Myanmar.
“Terkait pemantau pemilu, Indonesia sejauh ini belum memiliki detail terkait pengiriman pemantau khusus. Akan tetapi, tampaknya akan dibicarakan ASEAN karena konferensi tingkat tinggi terakhir belum ada kesepakatan khusus,” tutur Yvonne.
Menurut NHK World, ASEAN sudah menolak mengirim pemantau. Sementara Thailand berencana mengirim pengamat secara bilateral. Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow saat di Tokyo, Jepang, Jumat, mengatakan, keputusan Bangkok bukan untuk melegitimasi pemilu. Walau tak sempurna, pemilu itu mungkin bisa menjadi titik awal dari beberapa perkembangan positif.
Pemilu Myanmar memunculkan pertanyaan yang lebih luas tentang masa depan negara itu. Selain itu, bagaimana dampaknya terhadap Asia Tenggara dan luar kawasan?
“Skenario yang paling mungkin adalah Tatmadaw akan mempertahankan kendali kekuasaan yang signifikan, terlepas dari perubahan personel apa pun, termasuk pemimpin junta Min Aung Hlaing,” kata Prashanth Parameswaran, peneliti Wilson Center di laman Geopolitical Intelligence Services (GIS).
Hasil pemilu tersebut bisa memberi legitimasi junta di dalam negeri serta mengurangi tekanan dari kawasan. Akan tetapi, status quo tersebut tidak selamanya stabil. Kelompok-kelompok pemberontak bakal terus melawan, sementara organisasi global, seperti PBB, akan terus mengkritik.
Sulit bagi oposisi untuk mengalahkan junta yang mendapat dukungan China saat ini. Terlepas dari itu, ada sedikit kemungkinan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai pemerintah tandingan junta melihat pemilu sebagai faktor pemersatu lebih lanjut bagi pasukan perlawanan.
Parameswaran melanjutkan, ada beberapa skenario lainnya. Dalam versi yang lebih sulit terjadi, Myanmar bisa terpecah-pecah sehingga memicu perebutan dan campur tangan asing, seperti China, India, serta Amerika Serikat.
“Bahkan Tatmadaw pun berhati-hati dalam mengelola ekspektasi tentang pemilihan umum, terlihat dari hanya membagikan jadwal dan kota-kota yang terlibat secara berkala. Pendekatan ini hanya memperkuat kenyataan bahwa apa pun legitimasi jangka pendek yang diharapkan junta dari pemilu, kemungkinan besar itu tidak akan menstabilkan masa depan Myanmar,” kata Parameswaran.
Untuk sekarang, junta terus melancarkan serangan untuk merebut lebih banyak wilayah sebelum pemilu berlangsung. Hasil pemilu diperkirakan keluar sekitar akhir Januari 2026. (AFP/REUTERS)
Source: https://www.kompas.id/artikel/catatan-merah-jelang-pesta-demokrasi-di-myanmar. Archived at https://perma.cc/QMV2-EQP3
